Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Wonosobo menggelar aksi tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo pada Kamis, 8 September 2022.
Aksi yang diselenggarakan oleh PC PMII Wonosobo ini tak hanya menyuarakan terkait harga BBM yang naik, namun juga menyuarakan isu atau permasalahan lain, yaitu menekan pemerintah untuk: membatalkan RKUHP; mencabut undang-undang omnibuslaw; menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu; menghentikan seluruh proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah (dalam hal ini terutama soal PLTP 2 di Dieng, dan soal pembangunan Bendungan Bener di Wadas).
“Kita terpantik saja dari kenaikkan BBM, tapi kita mencoba bahwasanya kenaikkan BBM itu selain dampaknya nanti kepada kebutuhan masyarakat yang akan naik dan lain sebagainya, tapi juga itu ada jahitan, atau ada satu hubungan erat dengan proyek-proyek (strategis nasional),“ ungkap Fahmi Ahvas selaku Ketua PC PMII Wonosobo.
Aksi di Wonosobo baru saja digelar sekarang (08/09/2022) karena PMII Wonosobo terlebih dahulu mengkaji isu-isu lokal agar bisa juga disuarakan.
“Karena kita juga masih mengkaji, jadi meskipun PMII-PMII di luar kota, pengurus-pengurus sudah melakukan aksi, tapi kita juga sebisa mungkin mengkaji lebih dalam permasalahan apa yang kita hadapi di skala lokal ini,” jelas Hamdan Abror selaku koordinator umum aksi.
Aksi dimulai pada sekitar pukul 10.30 WIB dengan diawali nyanyian lagu-lagu (perjuangan) dan lantunan sholawat sebelum mereka melakukan orasi (yang juga diselingi nyanyian lagu dan membakar ban). Setelah beberapa waktu berorasi, pada pukul 11.52 WIB Eko Prasetyo selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonosobo datang untuk menemui massa.
Usai melakukan dialog dengan massa, Eko Prasetyo mau menentukan sikap untuk mendukung tuntutan massa aksi dan akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui pos. Aksi ini juga berjalan lancar tanpa ada kericuhan ataupun bentrok antara massa dengan aparat.
“Aksi tadi alhamdulillah bisa dibilang lancar, dan harapan dari massa aksi juga terpenuhi yaitu bagaimana DPRD Kabupaten Wonosobo itu berani menentukan sikapnya, menyatakan sikapnya, kemudian mengirimkan secara langsung ke DPR RI,” tambah Hamdan Abror.
Lanjut, Fahmi Ahvas menyampaikan harapannya agar wakil rakyat ataupun pemerintah mau mendengar apa yang menjadi aspirasi semua elemen masyarakat.
“Harapan setelah aksi disitu pemerintah bisa mendengarkan apa yang sudah disuarakan oleh banyak masyarakat Indonesia, baik itu melalui mahasiswa, melalui organisasi-organisasi ataupun masyarakat secara langsung ataupun buruh secara langsung.”
