Dalam rangka mengenang deretan peristiwa yang terjadi di bulan September serta untuk mengajak mahasiswa mengenai pentingnya kesadaran terhadap “Reforma Agraria Sejati” di negara ini yang belum dilakukan sesuai Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Wonosobo menggelar aksi dan solidaritas, pada Selasa, (26/9).
Seruan aksi tersebut melibatkan puluhan Mahasiswa. Berangkat pukul 10:30 WIB dengan titik kumpul di lapangan Kemiri, Kalibeber dan dimulai pukul 11.12 WIB di Alun-alun Wonosobo.
Sebagai bentuk solidaritas atas warga yang tanahnya digusur atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), seruan aksi tersebut mendesak pemerintah daerah dan negara, setidaknya melalui tiga tuntutan, antara lain: Wujudkan Reforma Agraria Sejati, Cabut PSN Rempang Eco City dan Tuntaskan Pelanggaran HAM.
Rangkaian kegiatan aksi terdiri dari mimbar bebas, orasi, teaterikal, musikalisasi puisi dan pernyataan sikap.
Melalui orasinya, Hamdan Abror menyatakan bahwa petani sampai hari ini mengalami konflik lahan, kelangkaan serta tingginya harga pupuk yang secara langsung bersinggungan dengan keberlangsungan ekonomi petani.
“Momen Hari Tani, kita perlu merefleksikan bagaimana nasib para petani di Kabupaten Wonosobo, apakah Wonosobo benar-benar konsisten terhadap keberlangsungan hidup dan ekonomi petani?. Kebijakan-kebijakan untuk petani hampir tidak berorientasi untuk kesejahteraan petani,” serunya.
Dirinya mengutip UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang juga sebagai tanggung jawab negara. Namun faktanya justru negara mencederai masyarakat dengan mengedepankan kepentingan tertentu, seperti investasi, tanpa adanya keberpihakan kepada rakyat.
“Hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara. Faktanya justru negara yang mencederai rakyatnya, negara memiliki kepentingan tersendiri, tidak berpihak kepada masyarakat. Deforestasi hutan nyatanya justru merugikan dan memiliki orientasi terhadap investasi,” tegas Abror.
Diketahui, tindak lanjut dari aksi ini yaitu akan melakukan riset terkait pertanian yang berada di gunung Sumbing dan melakukan diskusi susulan untuk mengawal kebijakan daerah.
Akri Falah, sebagai Koordinator Umum, mengaku belum puas atas aksi ini karena tuntutan belum direalisasi. Ia menyebut akan ada evaluasi oleh Bupati saat akhir periode pada hari Sumpah Pemuda. Akri tentu berharap semua tuntutan akan terealisasi, kesejahteraan petani dapat meningkat sekaligus berpesan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa agar bersuara sehingga menjadi penyambung lidah rakyat.
“Tidak puas atas aksi ini, karena tuntutan belum direalisasikan. Nanti ada evaluasi akhir periode Bupati saat hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan bisa terealisasi semua tuntutan, kesejahteraan petani, sadarnya mahasiswa bahwa pentingnya menyuarakan itu untuk menyambungkan lidah rakyat, sebagai mahasiswa agent of change,” pungkasnya.
Pewarta: Asep Nugroho, Rossihan Anwar
Penulis: Rossihan Anwar
Dokumentasi: Irfan, Ikhsan ‘Bakwan’