sqpers.com

Solidaritas untuk dua aktivis HAM yang dikriminalisasi, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, akan terus deras mengalir. Buktinya, dalam peringatan Hari HAM Internasional, tanggal 10 Desember 2023, Festival Keadilan “Mendobrak Kebuntuan” digelar.

Sebagai Penyelenggara Festival, organisasi kolektif Suluh Pergerakan atau Social Movement Institut (SMI), menyatakan forum ini adalah sikap perlawanan rakyat terhadap situasi demokrasi dan kerja politik hukum yang rasanya jauh dari keadilan. Lewat Festival Keadilan, seluruh partisipan dilibatkan ke dalam satu gerakan yang diberi nama “Komite Politik”.

Bagian Pertama: Pencekalan Ruang Diskusi oleh ‘Oligarki Kecil’

Informasi acara Festival Keadilan telah disebar melalui postingan Instagram @socialmovementinstitut dan Twitter @suluhpergerakan, pada (6/12) sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pamflet berwarna putih dengan variasi kertas kusut berhiaskan bercak warna cerah khas cipratan cat berisi: Font tebal dan besar berwarna merah pada bagian atas tuliskan “Festival Keadilan”; bagian bawahnya terbaca “Mimbar Gagasan & Pertemuan Mendobrak Kebuntuan”; dan tengah terdapat ilustrasi mobil van hitam diramaikan frasa “Pilih Oposisi Lawan Oligarki”, pada bodi mobil dipenuhi logo tangan terkepal dan api berukuran lebih kecil. Semua font ditampilkan menggunakan huruf kapital.

Bagian lain postingan tersebut berisi nama-nama pengisi acara dalam festival tersebut, di antaranya tertulis: K.H Zawawi Imron, Rocky Gerung, Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Asfinawati, Eko Prasetyo, Muh Isnur, Dimas Arya Saputra, Kepal SPI, Farida, John Tobing ‘Darah Juang’.
Adapun yang tidak hadir pada Festival tersebut adalah K.H Zawawi Imron, Asfinawati dan John Tobing.

Terakhir, Pamflet pada bagian bawah terdapat logo Komite Politik, hari dan tanggal pelaksanaan (10 Desember 2023), tempat acara di Gor Tenis UIN Sunan Kalijaga serta Contact Person dan informasi tambahan berbunyi: tidak perlu tiket, langsung datang ke lokasi saja.

Namun, pada (8/12) akun sosial media tersebut menginformasikan hal yang cukup mengecewakan. Dalam tiga slide postinganterdapat informasi, pertama,  bahwa tempat acara berpindah ke Balakosa Coffee and Space di jalan Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, Jogja.

Berpindahnya tempat diskusi yang mulanya bertempat di UIN Sunan Kalijaga, justru beralih ke warung kopi disebabkan oleh pencekalan rektor UIN Sunan Kalijaga, Al-Makin, yang meminta acara tersebut dibatalkan.

Kedua, bukti tangkapan layar disertakan dalam postingan tersebut memperlihatkan bukti pesan WhatsApp rektor Al-Makin kepada penerima, Fatma Amilia, untuk membatalkan acara dengan alasan tidak dimintai izin, karena tempat acara berada di GOR Tenis serta meminta surat pembatalan resmi kepada Fatma dan menekankan bahwa semua acara politik tidak boleh digelar.

Ketiga, bukti surat resmi peminjaman tempat oleh Dewan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan ditandatangani oleh Wakil Rektor III.

Tak sampai di situ, setelah pencekalan rektor, SMI kembali mengunggah postingan tentang perpindahan tempat acara terbaru di Bento Coffee and Space, jalan lapangan no 1, Banyuraden, Gamping, Sleman, DIY pada (10/12).

Perpindahan tempat acara yang sampai dua kali berturut turut ini menjadi nilai praktis betapa kampus begitu mencecar aktivitas intelektual dan kekhawatiran pemilik coffeeshop terhadap resiko tertentu.

Bagian Kedua: ‘Wasiat’ dari Haris dan Fatia

SQPERS.COM

Festival Keadilan dibuka dengan penampilan tari saman. Sebagai tari pembuka, menurut Haris Azhar, pesan simbolis yang tersirat adalah bahwa daerah asal tarian tersebut, Aceh, tak pernah ditundukkan dan dikuasai Belanda. Perlawanan habis-habisan rakyat Aceh perlu dirawat untuk diterapkan oleh kita semua. Aceh melahirkan banyak tokoh.

Haris “memuji” sikap rektor UIN—sebelum pembatalan lokasi Festival Al Makin menulis sejumlah topik soal Konstantinopel—yang begitu “paham” arti kebebasan.  

Banyak tulisan Al Makin membahas perempuan, perampasan hak hidup, reformasi pendidikan dan buah pikirnya itu, namun, pencekalan diskusi di ruang kampus menjadikannya jauh dari representasi tulisannya: Al Makin miskin kebebasan. Itulah mengapa sebutan “Oligarki Kecil” menjadi julukan baru Al Makin.

Sebentar lagi saya akan masuk penjara, kata Haris, keinginan untuk keberlanjutan kesadaran kondisi politik hukum negara kita sedang tidak baik-baik saja mestinya terus dirawat. Hidup kita tidak hanya untuk menyusun CV untuk cari kerja.

Berkaryalah, sambung terdakwa nomor 202, Haris Azhar, wasiat ini akan tersampaikan, berjuang untuk hal-hal yang tidak mungkin. Demokrasi sudah sangat payah sekali ketika diterapkan selama 9 tahun ini.

Setelah Haris menyampaikan sambutannya, giliran Fatia Maulidiyanti bercerita. Topik pembuka, ia langsung menegaskan bahwa untuk membicarakan politik, bagi kawula muda, bukan hal yang tabu, bukan lagi suatu kekolotan, melainkan kewajiban dan keharusan.

Tahun 2017, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengalami pengepungan dan penyerangan karena diduga menggelar diskusi soal Komunisme. Padahal, itu hanya simposium korban tragedi 65. YLBHI mencoba untuk menciptakan rekonsiliasi terhadap penyintas.

Penyerangan tersebut terjadi karena beberapa alasan, yang di antaranya adalah menjelang pemilu—seperti hari ini, kasus yang muncul di permukaan ada kriminalisasi terhadap aktivis dan represi aparat kepada rakyat—alergi dan fobia isu komunisme serta isu agama.

Pemilu cuma panggung sandiwara, seru Fatia, kita dikasih pilihan enam orang yang semuanya laki-laki, punya dosanya masing-masing. Suara kita untuk memilih penguasa justru digunakan untuk dibuang, dibungkam, dijerat dan dicekal.

Di mata mereka, apakah yang menjadi peran penting anak muda? Nggak ada. Anak muda hanya jadi aksesoris politik. Mereka hanya dipilih melalui cara-cara tua dan tidak demokratis, begitu kira-kira pandangan dari dua Aktivis HAM.

SQPERS.COM

Ada satu topik yang memiliki pembahasan cukup dalam dan membakar: Otoritarianisme.

Perilaku khas oligarki telah menciderai demokrasi dan otoritaniasme sudah nyaman di dalamnya. Harapan kita tentang keadilan dimusnahkan. Pembangunan Strategis Nasional (PSN) dibuat sebegitu megah hanya untuk orang kaya. Kita diperdaya oleh kemegahan itu. Sebenarnya mereka itu kapitalis yang kotor, pelanggar HAM dan pembunuh suara-suara pemuda. Hari ini musuh kita oligarki. Satu-satunya jalan, kita harus menciptakan harapan yang tidak mungkin untuk kehidupan lebih baik, tutup Fatia.

Bagian Ketiga: Lagu ‘Bahaya’ dari Dua Musisi di Gigs Bergenre Keadilan

Pada permulaan Festival, api semangat sudah dinyalakan, meski acara baru berjalan sekitar 40 menit setelah acara dibuka pada jam 19:04 WIB.

Farida Music, menjadi penampilan pertama kelompok musisi untuk menyulut sorak anti oligarki di gigs.

Lagi-lagi, vokalis Farida Music menyentil Rektor UIN.

“Katakan sialan untuk rektor yang telah merampas ruang nyanyi kita semua dan gak boleh ada unsur politik di kampus!,” teriaknya.

“Seperti Api” menjadi pilihan lagu pertama yang dibawakan Farida Music. Aransemen lagu cukup unik. Suara alat musik yang mendominasi lagu tersebut rasanya berpusat di petikan Banjo. Ritmenya santai. Liriknya menangguhkan idealisme dan landasan profetik.

Farida Music hanya menampilkan dua lagu. Alasannya, belum sempat ceksound. Hal ini diungkapkan oleh vokalis karena di sore hari mereka masih harus bekerja sebagai buruh.

SQPERS.COM

Menutup gigs kecil pertama, lagu terakhir dari Farida Music berjudul “Intrik Namlima”.

Lagu kedua diciptakan seusai vokalis menamatkan buku berjudul “Bunga Tabur Terakhir:  Cinta, Karma dan Dendam di Balik Tragedi ’65”.

Alunan musik lagu ini berbeda jauh 180° dari lagu pertama. Ritmenya cepat, lebih enerjik, nuansa dendam dan rasa pasrah jadi satu. Lagu ini bercerita tentang bagaimana pemerintah menyembunyikan keaslian peristiwa 65 dari sejarah. Bahasa mudahnya, manipulasi. Namun liriknya cukup objektif, ada pesan-pesan berisi  untuk tidak fobia komunisme.

Farida Music turun panggung, disusul kawan-kawan musisi Kepal SPI. Nama band ini merupakan akronim atau singkatan dari Keluarga Musisi Pinggiran Anti Kapitalisasi – Serikat Pengamen Indonesia.

Lagu pertama dan kedua berjudul “Demokrasi” dan “Maling”.
Ada satu nama musisi yang absen: John Tobing. Lagu ciptaannya berjudul “Darah Juang” dimainkan pula oleh Kepal SPI.

Bagian Keempat: Manifesto Komite Politik

Pembacaan “Manifesto Komite Politik” oleh Dimas Arya Saputra bersama Dera secara bergantian. Manifesto berisi empat halaman. Saat pembacaan berlangsung, Arya dan Dera dibersamai oleh Eko Prasetyo, Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Muh Isnur dan Bevitri Susanti.

Secara garis besar, substansi “Manifesto Komite Politik” berisi gagasan, kritik, harapan, prinsip, tawaran idealisme dan gerak Komite Politik. Isi teks Komite Politik dibuka oleh pernyataan vonis bahwa reformasi dan ‘perubahan dari dalam’ terbukti gagal. Praktik politik kehilangan imajinasinya sehingga tak lagi mampu memberi inovasi. Politisi sudah jauh dari sifat negarawan. Negeri ini dimiliki oleh para oligarki.

Manifesto Komite Politik menyebut, empat orang terkaya memiliki kekayaan yang setara dengan 100 juta orang miskin. 1% orang menguasai 72% tanah di negeri ini. Oligarki menjalankan politik kartel. Mengatur pemilu sehingga kekuasaan bisa dibagi-bagi. Mengendalikan hukum dengan melakukan intimidasi dan penyuapan.

Mengenai hal ini, upaya menurut Manifesto Komite Politik hanya satu: bangun Oposisi. Oposisi yang ingin dibangun adalah dengan mendirikan Komite Politik. Oposisi yang selalu sadar dan bangun terhadap situasi yang mengekang dan menindas.

Komite Politik berpihak kepada kaum tertindas, korban negara, minoritas hingga gender. Praktiknya bukan hanya pada media sosial, melainkan praktik politik paling sehari-hari, yakni melibatkan rakyat untuk berani menyampaikan pendapat berbeda dan terorganisir.

SQPERS.COM

Keinginan Komite Politik adalah menjadi penyeimbang kekuasaan, penjaga suasana atau pikiran alternatif untuk terus diberi kemerdekaan bersuara dan memelihara iklim demokrasi. Nilai yang berdiri di atas Komite Politik adalah universalitas, keberlanjutan, kemandirian, demokrasi, keadilan sosial, anti kekerasan seksual, ekologi yang adil dan lestari. Tekad Komite Politik untuk tekad yang kuat untuk berlipat ganda dalam memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak rakyat tertindas. Prinsip moral Komite Politik tak bersifat Otoriter dan Militerisme. Semua orang memiliki hak sama untuk memberikan ide, gagasan,  inisiatif dan kreativitasnya.

Soal utama yang dihadapi Komite Politik adalah sistem perwakilan rakyat yang selama ini ada. Manifesto tersebut mengutip perkataan Pramoedya Ananta Toer:
Perwakilan rakyat itu hanya panggung sandiwara, mereka yang mengatas-namakan diri sebagai perwakilan rakyat hanyalah badut, lebih-lebih badut yang besar.
Lebih lanjut, Manifesto Komite Politik menyebut bahwa sistem perwakilan hanya mengamputasi suara rakyat. Di dalamnya mengutip Hadits Bukhori Muslim nomor 36 dalam Bab Muamalah: Pemilik hak berbicara lebih keras (H.R. Bukhori dan Muslim). Hadits ini menjadi dorongan bagi rakyat untuk menegaskan hak dan kedaulatannya.

Demokrasi keterwakilan telah melecehkan demokrasi, tulis Manifesto, yakni sistem rakyat mengatur sendiri ruang hidupnya. Bukannya memproduksi keadilan, demokrasi keterwakilan justru menciptakan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan, dan menghancurkan lingkungan. Mereka memproduksi sampah seperti revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU KUHP dan revisi UU Cipta Kerja.

Demokrasi, di mata Komite Politik, adalah demokrasi yang berlandaskan pada Otonom; Kolektif; Volunteristik; Mutualis. Setidaknya Komite Politik memiliki makna demokrasi yang berbeda dengan kerja-kerja demokrasi keterwakilan seperti sekarang ini.

Gerak dan kerja Komite Politik di antaranya: Pendidikan, Pengorganisiran, Kampanye dan Advokasi.
Komite Politik berawal dari inisiatif anak muda dari berbagai kalangan yang percaya bahwa gerakan ini bermula dari kesadaran atas hak dan martabat rakyat. Jadilah realistis, tuntut yang tidak mungkin.

Bagian Kelima: Dosa

Muhammad Isnur, Ketua YLBHI dan Bevitri Susanti, pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) melancarkan dialog bertopik hukum dan demokrasi.

Menurut Bevitri, seharusnya eksistensi hukum untuk memproduksi keadilan, bukan membunuhnya. Jika yang terjadi sekarang adalah kriminalisasi, intimidasi dan kerusakan hukum sehingga demokrasi yang diimpikan semua orang telah tinggal nama.

Semua gara-gara Oligarki, kata Bevitri, ada empat hal yang dibunuh oleh mereka. Pertama, DPR tidak berfungsi mengawasi. Kedua, KPK dibunuh pada 2019. Ketiga, kriminalisasi aktivis. Terakhir, Mahkamah Konstitusi.

SQPERS.COM

“Kalau hari ini kita dibodohi oleh settingan penguasa, lawan!”
Muh. Isnur menanggapi kebejatan mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi,  Anwar Usman, yang melecehkan tugas dan melanggar etik berat justru tidak diberhentikan. Kemudian Isnur juga menyorot tindak pidana korupsi para penguasa. Ia menambahkan, kerja DPR hanya mengurusi hal-hal yang tak menguntungkan rakyat. Revisi UU KPK hanya dibahas selama 12 hari dan Revisi UU Minerba cukup 10 hari. Sementara revisi  UU Masyarakat Adat dibiarkan selama hampir 13 tahun dan revisi UU PRT juga mangkrak 19 tahun. Lantas mengapa kita membiarkan penguasa semakin ugal-ugalan?

Di tengah-tengah dialog, Rocky Gerung, Presiden Akal Sehat Indonesia, menimpali soal aktivitas hukum yang dibahas Isnur dan Bevitri sebelumnya. Menurutnya, dalam pengantar yang disampaikan Rocky, keterlibatan pemerintah dalam memanipulasi kebebasan  menggunakan hukum sebagai alat untuk melancarkan ‘birahi’ penguasa.

Ia menginginkan pemilu ke depan supaya dibatalkan. Alasannya supaya ada evaluasi radikal terhadap sistem politik atas dasar kegelisahan mengenai keadaan.
“Jadi atas dasar itu ada konsolidasi pikiran. Kita sekarang baru pada tahap konsultasi pikiran. Tetapi, perubahan politik tidak disebabkan oleh kekuatan pikiran kita. Tapi kemampuan untuk menghasilkan kekuasaan alternatif,” tegas Rocky.

Pikiran, lanjut Rocky, akan mencari jalan di gang-gang sempit. Karena itu momentum keberadaan pemuda saat ini berguna untuk konsolidasi pikiran. Menjadi Volunteer—berasal dari kata  Vonte yang artinya berkehendak kuat untuk melakukan perubahan.

“Saya balik pada upaya kita untuk mengkonsolidasi kekuatan pikiran. Kalau dia udah console, maka akan memerlukan sarana itu. Jadi kita musti membayangi juga bahwa, suatu perubahan politik sangat mungkin berlangsung di luar sistem elektoral,” tutup Rocky dalam pengantarnya.

Penulis: Rossihan Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *